SERIKATPETANIREMBANG.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) telah membuat program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Setiap petani cukup membayar premi Rp 36 ribu untuk satu hektare (ha) sawah yang rusak agar bisa mendapat asuransi sebesar Rp 6 juta. Namun asuransi itu justru sepi peminat.
Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Mahmudi mengatakan, banyak petani gagal panen tetapi yang mengajukan asuransi hampir tidak ada. Petani, kata dia, bahkan sudah terbiasa mandiri saat gagal panen.
"Banyak petani tidak tahu soal asuransi itu. Menurut saya sosialisasi pemerintah tidak sampai bawah," ujarnya saat dihubungi HARIAN NASIONAL, Minggu (26/2).
Menurut dia, peran penyuluh di lapangan belum maksimal sehingga informasi yang sampai tidak utuh. Di Yogyakarta pun demikian. Salah seorang petani, Muhammad Qomarunnajmi mengatakan, skema asuransi yang diberikan pemerintah untuk minimal luasan satu ha. Rata-rata kepemilikan sawah petani di Tanah Air di bawah satu ha.
Alhasil, petani sulit mengakses. Solusi yang ia tempuh melalui pendekatan kelompok dalam pengajuannya. Namun fungsi kelompok yang ada belum optimal karena tingkat partisipasi petani minim. "Mekanisme klaim lahan rusak masih dianggap rumit oleh petani," kata Qomar.
Presiden Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) Agusdin Pulungan mengatakan, program asuransi inisiasi pemerintah. Secara prinsip, sangat bagus karena dapat membantu petani-petani marjinal.
"Namun karena ini bukan keinginan petani akhirnya jadi sesuatu yang sulit, terutama menimbulkan keinginan supaya menggunakan asuransi itu," ujarnya.
Petani, kata dia, butuh diedukasi dengan bukti nyata. Sosialisasi yang dilakukan terkadang tak berdampak. Sebab, petani sulit membayangkan dan belum pernah mendapatkan bantuan seperti itu.
Petani hanya tahu terdapat asuransi bermanfaat tetapi tak berpikir mengajukan asuransi ketika gagal panen. "Ini hal baru yang ada di kalangan petani karena biasanya pemerintah memberikan bantuan langsung," ujarnya.
Direktur Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sri Kuntarsih mengatakan, peminat asuransi petani memang masih minim. Kendala terbesar sosialisasi sampai tingkat terbawah.
Pemerintah, ujar Sri, bekerja sama dengan Jasindo sebagai mitra penyaluran. Jumlah kantor cabang Jasindo hanya di tingkat provinsi sehingga sosialisasi sering terhambat.
Tahun ini, Jasindo akan menambah cabang-cabang kantor hingga tingkat kabupaten. Diharapkan, sosialisasi lebih masif. "Itu yang bisa kita lakukan. Pemahaman di tingkat petani juga masih mengira asuransi ini seperti asuransi jiwa yang pengurusannya rumit. Padahal tidak," kata dia.
Bagi petani yang memiliki sawah di bawah satu ha tetap bisa mengurus. Rata-rata petani punya 0,3 ha sawah sehingga premi yang dibayarkan tinggal menyesuaikan luas lahan yang rusak. "Jadi tinggal 0,3 dikali Rp 36 ribu, hasilnya itu yang dibayarkan petani."
Sumber: http://www.harnas.co/2017/02/27/peminat-asuransi-petani-minim
