Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Provinsi Banten, BEM KBM Faperta Untirta (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) dan Damar Leuit menyelenggarakan diskusi publik tentang “Penyelesaian Konflik Agraria dan Perlindungan Lahan Pertanian sebagai Jembatan Emas Menuju Kedaulatan Pangan di Banten”, di Serang (16/07). Diskusi dihadiri Agus Ruli Ardiansyah Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI, Rais anggota Majelis Nasional Petani SPI, Arman Ketua Majelis Wilayah Petani SPI Banten, perwakilan Dinas Pertanian Prov. Banten, Ikatan Keluarga Alumni Faperta Untirta, organisasi mahasiswa dan tamu undangan lainnya. Kegiatan digelar di Aula PKM B Untirta dan dibuka oleh Wakil Dekan III Faperta Untirta.Febri Ketua BEM Faperta Untira dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Serikat Petani Indonesia (SPI) yang tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke-20.
“Kini ini juga menjadi rangkaian menuju peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September 2018,” imbuhnya.
Misrudin Ketua Damar Leuit juga mengungkapkan, saat hari tani tahun lalu Damar Leuit menegaskan bahwa Banten darurat agraria.
“Hal ini kita lengkapi dengan data penguat bahwa ketimpangan tanah di Banten sangat mengkhawatirkan melalui catatan akhir tahun 2017,” katanya.
Arman Ketua Majelis Wilayah Petani (MWP) SPI Banten mengemukakan, s5 kali presiden berganti, petani anggota SPI Banten terus berhadapan dengan konflik agraria yang belum diselesaikan.
“Petani kami di Cibaliung Pandeglang, Cigemblong Lebak, Gorda Kab. Serang masih belum tenang bertani. Padahal secara faktual tanah sudah dikuasai petani sejak sebelum kemerdekaan. Namun dirampas atas nama perusahaan perkebunan, perusahaan hutan dan keperluan tantara,” katanya.
Sebagai pemantik diskusi, Agus Ruli Ardiansyah dari DPP SPI menekankan, pemilihan terhadap kedaulatan pangan adalah pilihan ideologi.
“Ketahanan pangan telah jelas gagal dan menyebabkan kelaparan di dunia pada tahun 2008 lalu. Untuk itu SPI mendesak pemerintah termasuk Dinas Pertanian mengubah kebijakan dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan,” ungkapnya.
Terkait perlindungan tanah pertanian, Heri perwakilan Dinas Pertanian Prov. Banten memaparkan bahwa telah ada Perda 5/2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Prov. Banten. Hanya saja belum berjalan secara optimal.
“Dalam mewujudkan pangan yang berdaulat kami telah menyediakan pupuk subsidi dan asuransi padi kepada petani”, ungkapnya.
Nurul Hayat, dari IKA Faperta Untirta menjelaskan, Banten memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap ketidakadilan agraria, yakni gerakan Geger Banten tahun 1888.
“Selain konflik agraria yang dirasakan anggota SPI, petani Padarincang juga tengah dihadapkan pada pembangunan Geotermal yang belum mendapatkan AMDAL. Oleh karena itu, ini harus menjadi perjuangan kita Bersama,” katanya.
Keparahan penyelesaian konflik agraria di Banten juga disampaikan Direktur Program SAF, Zainal Muttaqin. Menurutnya akar konflik agraria yang disumbangkan infrastruktur mengacu pada UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
“UU ini seakan menggugurkan perlindungan lahan pertanian. Di Banten Pembangunan Kota Maja, KEK Tanjung Lesung dan Tol Serang-Panimbang telah menggunakan instrumen hukum ini. Pada hakikatnya kita tidak anti pembangunan, tapi anti terhadap ketidakadilan,” ungkapnya.
Dengan permasalahan konflik agraria, alih fungsi lahan, dan belum tercapainya kedaulatan pangan di Banten, Angga Hermanda selaku penanggap diskusi mengusulkan untuk membangun aliansi yang memonitor penyelesaian konflik agraria, implementasi Perda PLP2B dan pencapaian kedaulatan pangan di Banten.
“Forum-forum petani, aktifis, peneliti, mahasiswa, birokrat, dan elemen lainnya harus terus diselenggarakan. Dengan itu petani sebagai soko guru bangsa tidak lagi merasa sendiri dalam berjuang,” tutupnya.
Sumber: www.spi.or.id/penduduk-desa-masih-lebih-miskin-daripada-penduduk-kota/
