SERIKATPETANIREMBANG.COM - JAKARTA. Pada peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) yang bertepatan tanggal 16 Oktober 2018, FAO (Organisasi Pertanian dan Pangan Internasional) mengusung tema “Our Actions Are Our Future, A #ZeroHunger World by 2030 is Possible”. Tema ini dipilih sebagai upaya penghapusan kelaparan yang menjadi ancaman serius bagi kehidupan umat manusia di dunia.
Menyikapi hal tersebut, Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), dalam siaran pers hari ini (16/10) menyambut baik upaya penghapusan kelaparan di dunia, sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh FAO tersebut.
“Penghapusan kelaparan di dunia itu bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan, hal ini sejalan dengan kebijakan FAO, terutama setelah terjadinya krisis pangan global pada tahun 2008 lalu. FAO menekankan pentingnya peran sentral petani dalam pertanian global sebagai aktor utama penghapusan kelaparan,” ujarnya di Jakarta pagi ini (16/10).
Henry memaparkan, petani menjadi aktor utama dalam menerapkan pertanian agroekologi, yakni sebagai suatu sistem pertanian yang menyeluruh dan mempertimbangkan aspek lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat pertanian. Sistem pertanian ini tidak menggunakan benih produksi perusahaan, pupuk dan obat-obatan kimia, tetapi menggunakan benih petani, pupuk dan obat-obatan alami yang ada disekitar tanah pertanian petani. Model pertanian ini juga menjadi solusi bagi ancaman perubahan iklim.
“Sebaliknya apabila FAO tidak bisa menghempang derasnya laju liberalisasi, privatisasi dan deregulasi yang didorong IMF – Bank Dunia atau aktor-aktor ekonomi internasional lainnya maka penghapusan kelaparan tidak akan terjadi di dunia,” tegasnya.
“Hal ini sebetulnya sudah saya tegaskan dalam pidato pada World Food Summit! di FAO Roma, Italia, tahun 2002, di hadapan para pemimpin negara. Saat itu saya menegaskan kelaparan akan terus terjadi di dunia ini apabila petani diabaikan dan pangan diurus korporasi dan diserahkan kepada pasar,” lanjutnya.
Dalam konteks Indonesia, Henry mengatakan persoalan pangan dan kelaparan masih menjadi masalah utama yang mendesak harus diselesaikan.
“Tingginya angka impor pangan dan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah menjadi problem utama ditegakkannya kedaulatan pangan di Indonesia,” sebutnya.
“Di Indonesia, penghapusan kelaparan dapat dicapai apabila pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla melaksanakan komitmennya dalam Nawacita untuk menyelesaikan konflik agraria, menjalankan reforma agraria dan mewujudkan kedaulatan pangan,” lanjut Henry.
Henry mengemukakan, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai upaya mempercepat distribusi tanah seluas 9 juta hektar kepada petani dan rakyat tak bertanah dinilai dapat menjadi solusi atas permasalahan pangan di Indonesia.
“Sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan, tanah-tanah obyek reforma agraria tersebut diperuntukan sebagai tanaman pangan yang dibudidayakan secara agroekologis dan dikelola oleh koperasi-koperasi petani. Hal ini sebagai langkah awal mengubah pertanian di Indonesia,” katanya.
Henry menilai, jangan ada penundaan lagi, saatnya sekarang untuk segera mendistribusikan tanah-tanah tersebut kepada petani tak bertanah dengan melibatkan organisasi petani, dan peran aktif pemerintah daerah serta koordinasi yang kuat pemerintah pusat di bawah pantauan langsung presiden secara terus-menerus.
Di akhir pernyataan, Henry menegaskan Zero Hunger World pada tahun 2030 semakin optimis bisa diraih dengan disahkannya Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja Diperdesaan di Jenewa, Swiss.
“Semoga deklarasi ini didukung dan disahkan pada Majelis Umum PBB bulan Oktober-Desember 2018 di New York, Amerika Serikat,” tutupnya.
Kontak selanjutnya:
Henry Saragih, Ketua Umum SPI – 0811 655 668
