JAKARTA. Seluruh gerakan rakyat di Indonesia harus terlibat bersama-sama mendorong pemerintah segera melaksanakan “Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan” (selanjutnya disingkat menjadi Deklarasi HAP PBB). Hal ini ditekankan oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih dalam Seminar Deklatasi HAP PBB di Jakarta pagi ini (22/04).
“Deklarasi HAP PBB disahkan di Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat 17 Desember 2018. Kita harus bisa mengintervensi negara agar deklarasi hak asasi petani ini diharmonisasikan dengan undang-undang di tingkat Nasional ” kata Henry.
“Selanjutnya kaum tani harus dapat membuktikan bahwa hak asasi petani ini sangat penting dalam keberlangsungan hidup petani. Jadi setelah tahap ini kita harus bisa melakukan sosialisasi yang sangat besar kepada seluruh petani di Indonesia,” lanjutnya.
“Kita akan keliling ke berbagai kota dan lapisan seperti masyarakat tani, nelayan dan sebagainya untuk membawa kabar gembira ini,” sambungnya.
Hal senada disampaikan Zainal Arifin Fuad, anggota Komite Koordinator Internasional La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional). Ia menjelaskan, dalam deklarasi HAP PBB terdapat 28 artikel dan menjadi dokumen yang sangat mendasar bagi kaum tani, di antaranya terdapat tanah, benih, dan lainnya.
“Di pasal 28 terdapat kewajiban negara, jadi dalam hal ini walaupun kita sudah ada UU Pangan, Perlintan, dan lainnya, kita harus melakukan harmonisasi dengan Deklarasi HAP PBB. Kemudian soal perbenihan yang dimana kita kan menghadapi benih rekayasa genetika, kita harus dapat menekankan kepada pemerintah untuk menolak selalu benih tersebut. Ke depan kita akan melakukan sosialisasi dan pendidikan secara masif agar Deklarasi HAP PBB dapat diketahui dan digunakan oleh seluruh elemen masyrakat terkhusus petani Indonesia,” katanya dalam acara yang sama.
Kustiwa dari IPPHTI (Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia) dalam acara yang sama menambahkan, pada tahun 2001 di masa Konferensi Cibubur, konsep hak asasi petani masih titik api kecil yang dapat menjadi pencerah, dan sekarang hak asasi petani ini sudah menjadi obor besar yang harapannya kedepan semakin besar lagi
“Hak asasi petani dapat menjadi modal yang besar untuk perjuangan kita kaum tani,” imbuhnya.
Budi Laksana, Sekjen Serikat Nelayan Indonesia (SNI) menambahkan, kaum nelayan turut mengapresiasi lahir dan resminya Deklarasi HAP PBB.
“Semoga Deklarasi HAP ini bisa meminimalkan jumlah kriminalisasi terhadap nelayan dan petani kecil,” ungkapnya.
HS Dillon, tokoh HAM nasional mengemukakan, perjuangan SPI di lokal harus memperkuat massa dalam melawan perampasan tanah, di nasional harus dapat melakukan lobi menghasilkan kebijakan yang berpihak, lalu di global harus dapat bernegosiasi perdangangan, invetasi dan mengedepankan hak rakyat kecil.
“Deklarasi ini hanya bisa diperjuangkan oleh petani dan kalian, karena pemerintah selama ini hanya mengedepankan kepentingan pribadi dahulu,” katanya sebagai narasumber dalam Seminar HAP PBB tersebut.
Seminar yang bertemakan “Pemajuan Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan” ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Petani Indonesia yang diperingati pada 20 April dan Hari Perjuangan Petani Internasional yang diperingati pada 17 April tiap tahunnya.
Kontak Selanjutnya:
Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668
Zainal Arifin Fuad – Komite Koordinator Internasional La Via Campesina – 0812 8932 1398
Henry Saragih – Ketua Umum SPI – 0811 655 668
Zainal Arifin Fuad – Komite Koordinator Internasional La Via Campesina – 0812 8932 1398
https://spi.or.id/libatkan-seluruh-gerakan-rakyat-untuk-laksanakan-deklarasi-pbb-tentang-hak-asasi-petani-dan-masyarakat-yang-bekerja-di-pedesaan/
