Siaran Pers: Hari Aksi Solidaritas Internasional
Menentang WTO dan Perjanjian Perdagangan Bebas
Harare, 09 September 2021:
'Nol Kelaparan pada 2030' dan 'Mengakhiri
Kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana' termasuk di antara Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan yang ingin dicapai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada akhir dekade ini.
Namun, pada September 2021, ada dua tren
yang sangat kontras dengan tujuan ini.
Kelaparan telah meningkat sejak 2015, dan
perkiraan terbaru orang yang menderita kelaparan mencapai 820 juta. Mayoritas
penderita kurang gizi di dunia (381 juta) masih ditemukan di Asia. Lebih dari
250 juta tinggal di Afrika, di mana jumlah orang yang kekurangan gizi tumbuh
lebih cepat dibandingkan daerah lain didunia. Meskipun menjadi lokasi operasi
pertanian yang dipimpin perusahaan yang besar, negara-negara Amerika Latin dan
Karibia juga merupakan rumah bagi hampir 84 juta orang yang hidup dalam
kemiskinan ekstrem, menghadapi kelaparan dan kekurangan gizi.
Pada Mei 2021, harga pangan global naik
pada tingkat bulanan tercepat dalam lebih dari satu dekade (FAO). Lonjakan
harga internasional minyak nabati, gula dan sereal telah menyebabkan kenaikan
ini.
Semua ini terjadi setiap tahun,
diperkirakan sepertiga dari semua makanan yang diproduksi, setara dengan 1,3
miliar ton senilai sekitar $1 triliun
berakhir membusuk di tempat sampah konsumen dan pengecer atau rusak karena
buruknya transportasi dan praktik panen.
Jelas, sistem pangan global rusak.
Sejumlah perjanjian perdagangan bebas
multilateral dan bilateral antara negara dan benua membentuk pilar utama dari
sistem yang rusak ini. Instrumen-instrumen ini telah memungkinkan sejumlah
perusahaan besar yang bergerak di bidang benih, input pertanian, daging, susu,
minyak kelapa sawit, kapas, dan bisnis makanan olahan untuk mendapatkan akses
pasar ke negara-negara berkembang dan terbelakang secara ekonomi di seluruh
dunia. Ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi perdagangan lokal,
pasar petani dan kedaulatan pangan masyarakat.
Hampir semua negosiasi perdagangan bebas
di bidang pertanian dan perikanan ini terinspirasi oleh Perjanjian Pertanian
(AoA) WTO yang sangat bermasalah. Kerangka kerja global ini pada dasarnya
melarang tarif impor yang lebih rendah, penarikan subsidi domestik, dan
menghapuskan kepemilikan saham publik untuk tujuan ketahanan pangan. Ini adalah
model perdagangan abad ke-20 yang ketinggalan zaman yang melayani kepentingan
perusahaan dengan mengorbankan batas-batas planet dan kesejahteraan hewan dan
mendorong kita menuju ketidaksetaraan sosial yang tidak dapat dipertahankan.
Fakta bahwa pertanian industri dan praktik-praktik terkaitnya menyumbang hampir
setengah dari emisi gas rumah kaca global tidak menghalangi ekspansinya melalui
kesepakatan perdagangan ini.
Pada titik ini, setidaknya 350 perjanjian
perdagangan bebas regional dan lebih dari 3000 perjanjian investasi bilateral
(BIT) berlaku di seluruh dunia. BIT biasanya menyertakan mekanisme penyelesaian
sengketa investor-negara (ISDS) yang kontroversial. ISDS memungkinkan
perusahaan untuk menuntut pemerintah jika mereka menganggap bahwa undang-undang
atau peraturan baru berdampak negatif pada bisnis mereka. Mekanisme
penyelesaian sengketa kontroversial ini bergantung pada arbitrase daripada
pengadilan umum, dan hampir 1000 sengketa investor-negara telah diajukan
terhadap pemerintah oleh perusahaan di seluruh dunia.
Perjanjian Perdagangan Bebas dan
Perjanjian Investasi bertujuan untuk mengeksploitasi tenaga kerja murah dan
melonggarkan peraturan lingkungan dan tenaga kerja di negara-negara yang kurang
berkembang secara ekonomi. Negara-negara besar seperti AS dan Uni Eropa
mendorong negara-negara lain untuk mengadopsi standar kekayaan intelektual
mereka. Di bawah tekanan, dan kedok kemudahan berbisnis, sebagian besar
pemerintah nasional akhirnya membongkar mekanisme regulasi nasional yang
menawarkan perlindungan terhadap perdagangan lokal, tenaga kerja lokal, dan sumber
daya alam.
Pada Juni 2021, pada sesi ke-100 Komite
Perjanjian Perdagangan Regional. Ngozi Okonjo-Iweala, Direktur Jenderal WTO,
mengingatkan para peserta bahwa tujuan WTO adalah untuk meningkatkan standar
hidup, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan
dan kesejahteraan manusia di seluruh dunia.
Namun, selama lima dekade terakhir
keberadaannya, perjanjian perdagangan bebas global hanya menghasilkan
kelaparan, kekacauan pangan, bunuh diri petani, krisis iklim, kemiskinan ekstrem,
dan migrasi yang disebabkan kemiskinan. Perjanjian perdagangan ini membuka
jalan bagi privatisasi, deregulasi, dan penarikan kewajiban Negara dalam
memberikan pelayanan publik yang esensial kepada rakyatnya. Dampaknya sangat
merugikan terutama di pedesaan. Perempuan dan anak-anak menghadapi beban yang
paling berat, karena migrasi darurat memaksa mereka untuk meninggalkan desa
mereka dan bekerja di bawah kondisi yang tidak manusiawi di kota. Di seluruh
negara, ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan publik dan pendidikan
publik telah sangat menderita selama lima dekade terakhir, terutama di daerah
pedesaan, sehingga menghalangi hak atas kehidupan yang layak bagi perempuan,
anak-anak, dan pemuda. Tindakan putus asa petani Korea Selatan Lee Kyung Hae
mengorbankan hidupnya, tepat di luar tempat pertemuan menteri WTO di Cancun
delapan belas tahun yang lalu, secara tragis mengungkapkan krisis ini di daerah
pedesaan di seluruh dunia.
Tragisnya, alih-alih mengindahkan suara
para petani, penduduk asli, nelayan dan buruh tani migran, Organisasi
Perdagangan Dunia dan pemerintah kaya melanjutkan bisnis mereka seperti biasa
dan menjalankan kebijakan ini seolah-olah tidakpernah ada krisis.
Orang-orang
di seluruh dunia mendorong lebih kuat dari sebelumnya.
Para petani India yang memprotes, yang
telah turun ke jalan selama sembilan bulan terakhir, telah mengutip bagaimana
undang-undang pertanian yang baru bertujuan untuk menyatukan Pertanian India
dan dapat membahayakan sistem pengadaan publik negara itu. Mereka juga
menunjukkan negosiasi perdagangan yang akan dilakukan (dengan AS dan UE) yang
mengancam kedaulatan pangan, otonomi, dan norma keamanan hayati di sekitar
makanan rekyasa genetika. Di Indonesia, Thailand, Jepang, Filipina, dan Korea
Selatan, petani kecil menolak CP-TPP, RCEP, FTAAP-21, dan sejumlah perjanjian
perdagangan regional lainnya yang didorong oleh kekuatan ekonomi global seperti
AS dan China.
Di Argentina, Ekuador, Kenya, dan Zambia,
warga memprotes krisis utang yang dipicu IMF. Kesepakatan UE-Mercosur menemukan
perlawanan dari petani dan organisasi masyarakat sipil di kedua sisi spektrum.
Mereka menunjukkan bahwa di negara-negara Mercosur, produksi kedelai, gula, dan
daging, misalnya, menjadi semakin terindustrialisasi, terutama sehubungan dengan
model berorientasi ekspor yang agresif. Cekungan Amazonia di Amerika Selatan,
pusat iklim dan keanekaragaman hayati di seluruh dunia, terpaksa memberi jalan
bagi model ini.
Bahkan ketika pandemi kesehatan global
menuntut solidaritas dan empati di seluruh dunia, Eropa dan Amerika Serikat
berada di garis depan menghalangi upaya yang dipelopori oleh Afrika Selatan dan
India dalam Organisasi Perdagangan Dunia untuk mengesampingkan perlindungan
kekayaan intelektual vaksin COVID-19 dan alat lainnya.
Mereka yang menentang perjanjian
perdagangan yang tidak adil ini ditindas dan dikriminalisasi. Sebagian besar
konflik agraria di seluruh dunia saat ini muncul dari perampasan sumber daya
alam oleh perusahaan, sering kali dilakukan secara diam-diam dengan pemerintah dan
otoritas lokal. Akuisisi paksa wilayah biasanya dilakukan untuk menghormati
kesepakatan perdagangan dan investasi yang dinegosiasikan, ditandatangani dan
dilaksanakan tanpa persetujuan atau partisipasi petani dan masyarakat adat.
Apa gunanya WTO dan sejumlah besar
Perjanjian Perdagangan Bebas ini jika mereka hanya memperluas kebiasaan
kolonial untuk menaklukkan rakyat? Perjanjian perdagangan bebas ini, yang
sering dinegosiasikan secara tertutup melalui proses yang tidak jelas, dan
merupakan simbol abadi imperialisme dan neokolonialisme abad ke-21.
Kelaparan itu nyata. Kemiskinan dan
kelaparan pedesaan adalah nyata adanya. Pandemi itu nyata. Ketimpangan vaksin
itu nyata. Migrasi distres adalah nyata. Krisis iklim itu nyata. Apakah kita
tahu apa lagi yang nyata? Dalam masa krisis kesehatan dan pangan global, para
pemegang saham dan eksekutif Nestlé menghadiahkan kepada diri mereka sendiri
rekor pembayaran dividen sebesar US$8 miliar, lebih dari seluruh anggaran
tahunan untuk Program Pangan Dunia PBB!
Agribisnis ini telah berulang kali
diekspos dan ditentang oleh komunitas di seluruh dunia. Didorong ke belakang
oleh protes yang meluas dan penilaian pengadilan yang merugikan,
perusahaan-perusahaan raksasa ini sekarang memasuki ruang pemerintahan global
dan mengkooptasi bahasa hak asasi manusia dengan agresi baru, semua dengan
harapan membersihkan perilaku kriminal mereka. Contoh terbaru dari upaya
membangun citra ini adalah KTT Sistem Pangan PBB – sebuah fasad di mana
agribisnis dapat menyembunyikan pelanggaran hak asasi manusia yang tak
terhitung jumlahnya dan praktik perdagangan yang tidak adil.
Dalam menghadapi penderitaan manusia yang
ekstrem, kelaparan, dan kemiskinan, kita harus berjuang melawan kapitalisme dan neoliberalisme ini.
Berdasarkan Pasal 16, Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Petani
dan Orang Lain yang Bekerja di Daerah Pedesaan (UNDROP) menegaskan bahwa Negara
harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat dan mendukung pasar
lokal, nasional, dan regional. Mereka harus melakukannya dengan cara yang
memfasilitasi dan memastikan akses dan partisipasi kita secara penuh dan setara
di pasar-pasar ini, untuk menjual produk dengan harga yang memungkinkan kita
dan keluarga kita mencapai standar hidup yang memadai. Perjuangan di wilayah
harus menarik kekuatan mereka dari Deklarasi Hak-Hak Petani dan menuntut
kebijakan publik yang sejalan dengan UNDROP.
Saat
kita memperingati Hari Aksi Solidaritas Internasional Melawan WTO dan
Perjanjian Perdagangan Bebas, La Via Campesina menggemakan kata-kata terakhir
Petani Lee dari Cancun pada tahun 2003.
Dia berkata, “Peringatan saya untuk semua
warga negara bahwa manusia berada dalam situasi yang terancam. Bahwa perusahaan
multinasional yang tidak terkendali dan sejumlah kecil Anggota WTO memimpin
globalisasi yang tidak diinginkan dan tidak manusiawi, merendahkan lingkungan,
membunuh petani, dan tidak demokratis.”
Sebagai La Via Campesina, kami berjanji
untuk berjuang sampai kemenangan. Kami akan tetap mewaspadai Pertemuan Tingkat
Menteri WTO ke-12 yang akan diadakan di Jenewa mulai 30 November. Kami akan
melanjutkan tuntutan kami untuk mendorong WTO dan FTA keluar dari pertanian!
Kami akan menuntut sistem perdagangan global yang menghormati martabat rakyat
dan mendasarkan diri pada solidaritas dan timbal balik di luar batas.
Tolak
Perjanjian Perdagangan Bebas!
Akhiri
WTO!
Perdagangan
Solidaritas, Sekarang!
sumber:
https://viacampesina.org/en/event/10-september-international-day-of-action-against-wto-and-ftas/
